MENGENAL POLRES KUNINGAN

PENERIMAAN BRIGADIR POLISI T.A. 2011

2011-01-05T08:49:00.000+07:00

PENERIMAAN BRIGADIR POLISI T.A. 2011

Klik Disini

PENERIMAAN AKPOL 2010

2010-04-01T08:44:00.004+07:00

PENDAFTARAN DIMULAI TANGGAL 03 MEI S.D 07 JUNI 2010
DI JAJARAN POLDA SELURUH INDONESIA

"TIDAK DIPUNGUT BIAYA"

Persyaratan : Klik DISINI

Nurani

2009-11-17T12:06:00.001+07:00

Yth. Para Tokoh/ Pakar/Akademisi serta saudara/iku yang sama-sama memimpikan Keadilan atas tegaknya hukum dengan tegas dan lugas berdasarkan obyetivitas fakta hukum. Apakah seharusnya penyidik yang sdh bekerja keras dgn keyakinannya dan menurut dalil2 yang ada, dipaksa harus mengambil langkah untuk memperlakukan seseorang bak malaikat di mata hukum ? padahal dibalik itu ia diwajibkan menegakkan hukum atas fakta yurudis tanpa boleh pandang bulu. Bukankah sebaliknya penyidik yang tegar spt itu harus di support sampai dengan jelasnya kepastian hukum sejak proses sampai keputusan tetap pengadilan. Dalam konteks proses hukum, semoga rasio tetap mengontrol logika > sebab logika kadang menyesatkan kita - misalkan > scr logika pembunuh cenderung diasosiasikan dgn orang berwajah menyeramkan, perpenampilan keras, padahal faktanya ( Napi pelaku pembunuhan yang meringkuk di penjara) umumnya adalah orang yg lemah lembut tdk meyakinkan > yang bisa membedah/menjawab ini tentu rasio berdasar dalil ilmu & pengetahuan yg luas, dan tentu bukan malah mencurigai penegak hukum sbg pihak yg merekayasa hanya karena pandangan logis (dan opini publik) semata yang sering keliru. Mhn Bpk/Ibu/sdr/i terpanggil memberi dukungan menguatkan ketegaran penegak hukum sambil dengan sabar menunggu kepastian keputusan hukum. Mari sama-sama kita tegak-hormati proses hukum kita dengan santun/humanis sesuai dalil2 yg sdh menjadi milik bersama. Kiranya kejernihan pikiran dan amal baik Bpk/Ibu/Sdr/i serta saudaraku yang tawakal akan mendapat imbalan berlipat dari Tuhan- Allah SWT. Amin
by : Lodaya

REMUNERASI DILINGKUNGAN POLRI

2009-10-22T10:39:00.000+07:00

REMUNERASI DILINGKUNGAN POLRI
DALAM MERAIH QUICK WINS

1.Arti harafiah Remunerasi
Remunerasi berdasarkan kamus bahasa Indonesia artinya imbalan atau gaji. Dalam konteks Reformasi birokrasi, pengertian Remunerasi, adalah penataan kembali sistim penggajian yang dikaitkan dengan sistim penilaian kinerja.

2.Latar belakang kebijakan Remunerasi
Remunerasi dilingkungan Polri adalah merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari Kebijakan Reformasi birokrasi. Dilatarbelakangi oleh kesadaran sekaligus komitmen pemerintah untuk mewujudkan clean and good governance.
Namun pada tataran pelaksanaannya, Perobahan dan pembaharuan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa tsb tidak mungkin akan dapat dilaksanakan dengan baik (efektif) tanpa kesejahteraan yang layak dari PNS yang mengawakinya. Perobahan dan pembaharuan tsb. dilaksanakan untuk menghapus kesan Pemerintahan yang selama ini dinilai buruk. Antara lain ditandai oleh indikator:
a. Buruknya kualitas pelayanan publik (lambat, tidak ada kepastian
aturan/hukum, berbelit belit, arogan, minta dilayani ataufeodal style dsb.)
b. Sarat dengan perilaku KKN (Korupsi, kolusi, nepotisme)
c. Rendahnya kuaiitas disiplin dan etos kerja pegawai negeri.
d. Kuaiitas.manajemen pemerintahan yang tidak produktif, tidak efektif dan
tidak efisien.
e. Kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan tidak transparan.

3. Maksud dan tujuan kebijakan Remunerasi
Polri adalah bagian dari Pemerintahan. Maka dalam konteks Reformasi birokrasi dilingkungan Polri, upaya untuk menata dan meningkatkan kesejahteraan anggota Polri adalah merupakan kebutuhan yang sangat elementer, mengingat kaitannya yang sangat erat dengan misi perobahan kultur Polri (Reformasi bidang kultural). Sehingga dengan struktur gaji yang baru (nanti), setiap anggota Polri diharapkan akan mempunyai daya tangkal (imunitas) yang maksimal terhadap rayuan atau iming-iming materi (kolusi).

4. Apakah hanya Institusi Polri saja yang melaksanakan Remunerasi ?
Sesuai dengan Undang-undang NO. 17 tahun 2007, tentang Rencana pembangunan Nasional jangka panjang 2005-2025 dan Peraturan Meneg PAN, Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008, tentang Pedoman umum Reformasi birokrasi. Kebijakan Remunerasi diperuntukan bagi seluruh Pegawai negeri di seluruh
lembaga Pemerintahan. Yang berdasarkan urgensinya dikelompokan berdasarkan skala prioritas kedalam tiga kelompok :

a. Prioritas pertama adalah seluruh instansi Rumpun penegak hukum, rumpun pengelola keuangan Negara, rumpun pemeriksa dan pengawas keuangan Negara serta lembaga penertiban aparatur Negara.
b. Prioritas kedua adalah kementrian/lembaga yg terkait dg kegiatan ekonomi, system produksi, sumber penghasil penerimaan Negara dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung termasuk Pemda.
c. Prioritas ketiga adalah seluruh kementrian/lembaga yg tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.

5. Landasan hukum Kebijakan Remunerasi.
a. UU No 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yg bersih dan bebas dari KKN.
b. UU No.43/1999 tentang perubahan atas UU No.8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Yang salah satu substansinya menyatakan bahwa Setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang ad/7 & layak sesuai dengan beban pekerjaan & tanggung jawahnya. ( Psl 7, UU No.43/1999)
c. Undang-undang No. 17 tahun 2007, tentang Rencana pembangunan Nasional jangka panjang 2005-2025. Khususnya pada Bab IV butir 1.2, huruf E. Yang menyatakan bahwa : u Pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui Reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan tata pemerintahan yanq baik. Di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang bidang lainnya. ".
d. Perpres No.7/2005, tentang Rencana pembangunan jangka menengah Nasional.
e. Konvensi ILO No. 100;, Diratifikasi pd th 1999, bunyinya 'Equal remuneration for jobs of equal value9' (Pekerjaan yg sama nilai atau bobotnya harus mendapat imbalan yg sama)

6. Mengapa Remunerasi bermakna sangat strategis terhadap suksesnya Reformasi Polri. ?

Remunerasi bermakna sangat strategis terhadap suksesnya Reformas Polri, mengingat dampak paling signifikan terhadap kinerja lembaga akan sanga ditentukan oleh perobahan kultur Polri didalam melaksanakan tugas Pokoknya Sedangkan keberhasilan merobah kultur akan tsb. Akan sangat ditentukan oleh tingkat kesejahteraan anggotanya.

Namun tanpa iming-iming Remunerasi, sesungguhnya Reformasi birokrasi dilingkungan Polri sudah dilaksanakan sejak tahun 2002 yang lalu. Yaitu dengan mencanangkan dan melaksanakan beberapa perobahan dan pembaharuan dibidang Instrumental, bidang struktural dan bidang kultural. Bahkan pada pertengahan tahun 2008 (pasca pergantian Pimpinan Polri) upaya * untuk mewujudkan out come daripada reformasi Polri tsb, lebih dipacu lagi dengan dikeluarkan dan diimplementasikannya kebijakan Akselerasi transformasi Polri. Yang sasarannya meliputi 27 program

7. Pentahapannya

Pentahapan Remunerasi dari awal kegiatan (pengumpulan data) sampai dengan tahap legislasi (penerbitan undang-undang) adalah :
a. Pengumpulan data informasi jabatan
b. Analisa jabatan
c. Evaluasi jabatan dan Pembobotan
d. Grading atau penyusunan struktur gaji baru.
e. Job pricing atau penentuan harga jabatan
f. Pengusulan peringkat dan harga jabatan kepada Presiden (oleh
Meneg PAN)

8. Prinsip dasar kebijakan Remunerasi

Prinsip dasar kebijakan Remunerasi adalah ad/7 dan proporsional. Artinya kalau kebijakan masa laiu menerapkan pola sama rata (generalisir), sehingga dikenal adanya istilan POPS (pinter goblok penghasilan sama). Maka dengan kebijakan Remunerasi, besar penghasilan (reward) yang diterima oleh seorang pejabat akan sangat ditentukan oleh bobot dan harga jabatan yang disandangnya.

9. Kapolda yang diharapkan, dalam memanfaatkan momentum Remunerasi .

Pertama harus disadari bahwa sejalan dengan perkembangan demokrasi dan kesadaran hukum masyarakat yang semakin matang, maka tuntuttan masyarakat untuk dilayani, dilindungi dan disejahterakan oleh Pemerintah sebagai representasi negara juga semakin meningkat. Termasuk tekanan dan tuntuttannya terhadap perobahan kinerja Polri. Oleh sebab itu Polri harus segera menyesuaikan diri dengan tuntuttan perobahan tsb. Oleh karena jika tidak responsif dan tidak adaptif dengan perobahan tsb niscaya Polri akan kehilangan legitimasinya dimata masyarakat, Polri akan ditinggalkan masyarakatnya dalam arti masyarakat mungkin akan meminta jasa perlindungan dan pelayanan kepada Instansi lain yang justru menjadi kornpetitor Polri. Polri akan menjadi hujatan dan cemoohan masyarakat bahkan mungkin juga tugas pokok dan kewenangan Polri sedikit demi sedikit akan dipreteli atau dilimpahkan kepada Instansi lain.

Oleh sebab itu Momentum Remunerasi harus dijadikan sebagai media atau momentum dengan sebaik-baiknya oleh para Kapolda dalam memotivasi anggotanya merobah kultur dan peningkatan profesionalisme nya. Kebijakan masa lalu sebelum Reformasi mungkin saja dimata anggota, Pimpinan tahunya hanya menuntut perobahan dan peningkatan kinerja tanpa ada imbalan apapun. Tapi kali ini mereka sudah jelas akan diberi imbalan dengan peningkatan kesejahteraan baik berupa tunjangan kinerja dan atau kenaikan gaji.

10. Perobahan dan peningkatan kinerja Polri dalam melaksanakan tugas Penegakkan hukum, Pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakatnya, harus diawali dengan perobahan kultur anggotanya. Yang diawali dengan pemberian keteladanan, dorongan serta kontrol oleh para Perwiranya.

PENEKANAN PROGRAM UNGGULAN POLRI DALAM RANGKA MERAIH KEBERHASILAN SEGERA ( Quick Wins )

LATAR BELAKANG.

. Pengaruh global telah membawa perubahan yang mendasar terhadap tatanan kehidupan masyarakat.
. Tuntuan masyarakat terhadap Pelayanan Polri selaku Pemelihara Kamtibmas, Lin, Yom, dan Gakkum semakin meningkat.
. Polri telah mereformasi diri melalui Bijak Perubahan Instrumental, Struktur, Kultural ( POLISI SIPIL ), namun hasilnya belum sesuai harapan masyarakat.
. Untuk mencapainya harapan masyarakat Polri perlu mempercepat proses REFORMASI BIROKRASI, salah satunya melalui PROGRAM UNGGULAN.

PROGRAM UNGGULAN POLRI DALAM RANGKA MERAIH
KEBERHASILAN SEGERA ( Quick Wins )

A. Internal dan External Polri
1. Instrumental
2. Struktural
3. Kultural ==> Belum maksimal

B. LAKGAS SAAT INI

* Har Kamtibmas
* Lin
* Yom
* Yan
* Gakum

C. PROGRAM UNGGULAN

QUICK WINS
QTAP ==> Quick - Transparan - Akuntabel - Profesional .

D. LAKGAS YANG DI HARAPKAN

* Har Kamtibmas
* Lin
* Yom
* Yan
* Gakkum

E. PUBLIC TRUS ==> Dukungan Terhadap Polri ( Remunerasi Gaji )

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN : MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DAN KECINTAAN PUBLIK ( MASYARAKAT ) KEPADA INSTITUSI ( POLRI ) DALAM WAKTU CEPAT.

SASARAN: MERUBAH POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA SERTA MANAJEMEN POLRI.

STRATEGI IMPLEMENTASI

* MENGGUNAKAN PENDEKATAN PRAGMATIS.
* QUICK WINS DILAKSANAKAN OLEH PARA PEJABAT PENGAMBIL KEPUTUSAN DI TINGKAT PUSAT SAMPAI DENGAN KASATWIL DAN PARA PELAKSANA DI LAPANGAN.
* ADANYA KOMITMEN SELURUH PEJABAT / ANGGOTA POLRI.
* SOSIALISASI INTERNAL DAN EXTERNAL.

BENTUK BENTUK QUICK RESPON PADA FUNGSI LAIN

Quick Respons
* Bidang Samapta :
. Kecepatan datang di TKP ( TPTKP ).
. Kecepatan memberikan Bantuan / Pertolongan.

* Bidang Reserse :
. Kecepatan datang di TKP ( olah TKP / identifikasi, Labfor ).
. Cepat dan tepat dalam pelayanan Penerimaan Laporan Polisi ( saksi di BAP ).
. Kecepatan Proses penyidikan tindak pidana.

* Bidang Lalu Lintas :
. Kecepatan datang ke TKP Laka Lantas.
. Kecepatan memberikan bantuan / pertolongan.
. Kecepatan penjagaan dan pengaturan Lalu Lintas.

* Bidang Intelkam :
. Kecepatan pembuatan dan distribusi Produk Intelkam ( Lap Intel, SKCK, SKLD, Kitas, dll )>

* Bidang Manajemen / Administrasi :
. Kecepatan pendistribusian surat komplain dari masyarakat.
. Kecepatan pendistribusan logistik untuk dukopsnal ( BBM, harwat, dll ) dan kebutuhan anggota ( kaporlap ).
. Kecepatan pendistribusian logistik anggaran ( opsnal dan gaji anggota ).
. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan oprasional maupun pembinaan.

TRANPARANSI
BIDANG PENEGAKAN HUKUM

* Penerimaan / pembuatan Laporan Polisi ( LP ) di SPK.
* Pendistribusian LP kepada Penyidik.
* Penyampaian Surat Panggilan.
* Proses pemeriksaan dan penindakan untuk penyidikan.
* Pembuatan dan penyampaian SP2HP kepada pelapor sesuai tahapan proses penyidikan sejak penilaian laporan sampai dengan penyerahan berkas perkara / SP3
* Pemberkasan perkara dalam bentuk BAP.
* Penyerahan berkas perkara ke JPU.

TRANPARANSI
BIDANG PELAYANAN LALU LINTAS

* Proses Pembuatan SIM
. Pelayanan Pendaftaran di Loket, Proses Ujian Teori, Proses Ujian Praktek, Proses Pemeriksaan Kesehatan.
* Proses Penerbitan STNK
. Pelayanan door to door, Banking System, Drive Thru
* Proses Penerbitan BPKB
. Rasionalisasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor.
* Penanganan pelanggaran Lalu Lintas.
* Penanganan Kecelakaan LaLu lintas.
* Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas.

TRANPARANSI
Bidang rekrutmen Anggota Polri

* Sosialisasi Penerimaan Anggota Polri ( AKPOL, PPSS, BINTARA ).
* Transparansi dalam pendaftaran
* Transparansi dalam Pelaksanaan Ujian ( Kesehatan, Kesamaptaan, Psikotes, Akademis ).
* Pembobotan hasil Ujian
* Transparansi Pengumuman hasil seleksi.

ALASAN PEMILIHAN PROGRAM

Dari uraian diatas akan dipilih program unggulan berdasarkan hal hal tersebut :
* Merupakan Produk utama Polri.
* Mempunyain daya ungkit yang kuat ( Key Leverage ).
* Bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
* Bisa direalisasikan dan dan diukur hasilnya dalam waktu 3 12 bulan.

PROGRAM UNGGULAN YANG DIPILIH

* Quick Respons Patroli Samapta.
* Transparansi Penerbitan SIM, STNK, dan BPKB.
* Transparansi Penyidikan TP Melalui Peberian SP2HP.
* Transparansi Rekrutmen Anggota Polri ( AKPOL, PPSS, dan BINTARA ).

MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM YANG DIPILIH

Quick Respon Patroli Samapta.
Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelaksanaan tugas Polisi umum dalam kecepatan dan ketepatan mendatangi TKP dan memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kegiatan patroli samapta dan pos mobile sehingga terbangun interaksi positif antara Polri dengan masyarakat.

Transparansi penerbitan SIM, STNK, dan BPKB.
Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerbitan SIM, STNK, dan BPKB yang berlandaskan asas transparan, akuntabel, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan.

Transparansi penyidikan melalui pemberian SP2HP.
Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima dalam proses penyidikan tindak pidana melalu pemberian SP2HP sejak tahap penerimaan penilaian laporan, terhap penyidikan, tahap penindakan dan pemeriksaan serta tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, dilaksanakan secara cepat, tepat dan transparan dan akuntabel.

Transparansi rekrutmen anggota Polri ( AKPOL, PPSS, dan Bintara )
Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalu kegiatan rekrutmen anggota Polri yang dilaksanakan secara bersih ( tanpa KKN dan SUAP ), transparan, ( terbuka melalui pengawasan internal dan external ), akuntabel ( dapat dipertanggung jawabkan ) dan humanis ( memperlakukan peserta seleksi secara manusiawi ).

PROGRAM UNGGULAN INI DISEBUT PASTI ( PELAYANAN PRESTASI )
QTQP ACTIONS ( QUICK, TRANSPARAN, AKUNTABEL AND PROFESIONAL ACTIONS)

KENDALA DALAM IMPLEMENTASIKAN PROGRAM QUICK WINS POLRI

* SDM
* Kuantitas dan kualitas pers Polri sangat terbatas.
* Kultur / perilaku anggota
* Mental
* Komitmen
* Kesejahteraan rendah
* Peralatan / sarana prasarana
* Sarpras patroli masih kurang
* Alat dan cara komunikasi
* Jumlah Klinik pengemudi ( Klipeng ) terbatas
* Harwat belum memadai
* Ruang Yan khusus untuk SP2HP dilengkapi operator dan layar monitor website
* Dukungan Operasioanal
* Indek Dukops / log belum memadai
* Dukungan BBM sangat minim
* Anggaran terbatas / penghematan.

RENCANA TINDAK LANJUT

* PENYIAPAN PERATURAN KAPOLRI TENTANG QUICK WINS.
* PENYIAPAN SDM POLRI ( PERSONEL DAN PELATIH ).
* PENYIAPAN SARPRAS DAN PERALATAN.
* PENYIAPAN DUKUNGAN OPERASIONAL
* PENYIAPAN DUKUNGAN ANGGARAN
* LAUNCHING PROGRAM QUICK WINS
* SOSIALISASI INTERNAL DAN EXTERNAL.

ARAHAN DAN PENEKANAN

QUICK RESPON
* Berdayakan dan kembangkan sarana prasarana komunikasi yang ada di Polres dan POlsek untuk mempermudah akses masyarakat dengan menunjukan petugas operator dengan mengaktifkan nomor panggilan darurat 112.
* Lakukan inventaris seluruh peralatan / sarana prasarana patroli khususnya R4 dan R2 serta Alat apung ( patroli air ) dan lakukan perbaikan serta penambahan saran prasana / peralatan komunikasi.
* Agar aktifkan kontak kontak person langsung ( hotline ) antara masyarakat dengan Para Kepala Satuan Wilayah ( dari Kapolda sampai dengan Kapolsek ) serta fungsi-fungsi operasional ( Samapta, Lantas, Reserse dan Intel ) dengan memberikan nomor hp dan telpon kantor yang mudah dihubungi.
* Agar menyiapkan dan memberdayakan call center di setiap Polres seluruh jajaran sampai ke Polsek, utamanya Polsek yang ada di kota-kota besar.
* Laksanakan pelatihan bagi personil patroli maupun operator komunikasi tentang tata cara berpatroli dan berkomunikasi yang baik dan benar.
* Agar fungsi opsnal dan pembinaan terkait juga melaksanakan quick respon dan memberikan dukungan untuk keberhasilan Program Quick wins.

ARAHAN DAN PENEKANAN

TRANSPARASI PENERBITAN SIM, STNK DAN BPKB
* Pelayanan penerbitan SIM, STNK dan BPKB dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan profesional.
* Penerbitan SIM, STNK dan BPKB agar mempedomani Standar Operation Procedure ( SOP ).
* Biya penerbitan SIM, STNK dan BPKB sesuai PP No. 31 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis PNBP Polri.
* Penyelesaian penerbitan SIM, STNK, dan BPKB sesuai standard waktu yang tealh ditentukan.
* Mutu produksi SIM, STNK dan BPKB yang diterbitkan memiliki akuntabilitas.
* Pelayanan penerbitan SIM, STNK dan BPKB tidak berbelit-belit, mudah dipahami, transparan dan mudah dilaksanakan.
* Janji pelayanan penerbitan SIM, STNK dan BPKB Kepuasan Masyarakat Adalah Citra Pelayanan Kami .
* Motto pelayanan penerbitan SIM, STNK dan BPKB Kami Memamng Belum Sempurna Tapi Kami Selalu Berusaha .
* Agar mengupayakan Penerapan Sistem AVIS ( Audio Visual Integreted System ) dalam pelaksanaan ujian Sim ( seperti Polda Jateng ) dengan memanfaatkan anggaran PNBP ( Pengajuan Kebutuhan anggaran ke Derenbang Kapolri ).

ARAHAN DAN PENEKANAN

TRANSPARASI PENYIDIKAN MELALUI PEMBERIAN SP2HP
* Dalam proses penyidikan tindak pidana agar para penyidik / penyidik pembantu secara konsisten memberikan SP2HP secara berkala mulai dari tahap penilaian perkara sampai dengan penyerahan berkas / SP3 kepada pelapor / pengadu secara manual / persurat maupun memanfaatkan teknologi Informasi.
* Setiap penyidik memberikan kontak person kepada pelapor / saksi dalam rangka kelancaran komunikasi untuk mengetahui perkembangan penyidik perkara.
* Agar para Kapolda menyiapkan fasilitas website dati tingkat Polda sampai dengan polres khusunya pada satuan fungsi Reskrim sebagai fasilitas pendukung penyampaian SP2HP dan menhyiapkan petugas yang melayani.
* Berdayakan pengawasan penyidik dalam rangka pengendalian penyidik dan pemberian SP2HP sesuai tahapan ( tahap penilaian laporan, tahap penyidikan serta tahap penindakan dan pemeriksaan ).
* Agar diberiakn sanksi yang tegas dan transparan terhadap penyidik dan pembantu penyidik termasuk pengawas penyidik yang tidak melaksanakan pemberian SP2HP kepada pelapor/pengadu.

ARAHAN DAN PENEKANAN

TRANSPARASI REKRUTMEN ANGGOTA POLRI
* Untuk kampanye penerimaan Akpol agar Kapolda langsung melaksanakan sosialisasi di kampus-kampus terkemuka dan terakreditasi di setiap provinsi untuk mendapatkan sumber daya manusia Polri yang lebih berkualitas.
* Untuk pendaftaran maupun tahapan seleksi penerimaan anggota Polri agar peserta diperlakukan lebih humanis / manusiawi dan tidak diskriminatif.
* Agar Kapolda tidak membuka celah sekali pun bagi siapapun untuk melakukan KKn dalam penerimaan anggota Polri, dengan membangun sistem dan pengawasan yang efektif dan efisien.
* Agar seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri dilaksanakan secara transparan dengan membuka diri terhadap pengawasan eksternal maupun internal sesuai kompetensinya.
* Agar seluruh pelaksanaan dan hasil seleksi dapat dipertanggung jawabkan secara vertikal kepada pimpinan maupun horozontal kepada publik / stakeholder rekruitmen Polri.

ARAHAN DAN PENEKANAN

TRANSPARASI REKRUTMEN ANGGOTA POLRI
* Agar Sidang penetapan keluusan dalam penerimaan anggota Polri dilaksanakan secara terbuka dengan menggunakan alat bantu teknologi yang memadai, dan dipimpin langsung oleh Kapolda serta disaksikan oleh semua pihak terutama LSM, DPR/D, Pemerhati masalah kepolisian, wartawan, tokoh masyarakat, peserta seleksi, orang tua peserat seleksi dan seluruh stakeholder rekruitmen anggota Polri.
* Agar Kapolda memberikan sanksi yang seberat-beratnya bagi siapa saja yang melakukan penyimpangan bagi anggota Polri/ panitia maupun masyarakat yang melakukan penyimpangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
* Untuk meminimalisisr adanya oknum Polri/ masyarakat yang mengambil keuntungan dalam seleksi penerimaan anggota Polri maka perlu adanya komunikasi yang jujur dan transparan dengan peserta maupun orang tua peserta, bahwa untuk menjadi anggota Polri tidak dipungut biaya.
* Agar Kapolda / karopers tidak menerima sponsporhip dari pejabat / pihak manapun dalam penerimaan anggota Polri.
* Agar Kapolda dan seluruh pejabat utama Polda memegang teguh komitmen untuk melaksanakan seleksi penerimaan anggota Polri secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis.

KESIMPULAN
* KEBIJAKAN quick wins dapat dijadikan katalisator untuk melakukan Reformasi Birokrasi Polri, dalam rangka Peningkatan Pelayanan sehingga masyarakat semakin mempercayai Polri.
* Pelaksanaan program QUICK WINS harus didukung oleg fungsi-fungsi lain.

REKOMENDASI
* QUICK WINS harus dikembangkan, dijabarkan dan harus dilaksanakan diseluruh Fungsi Teknis Kepolisian diseluruh jajaran.
* Perlu disosialisasikan kepada seluruh anggota Polri dan Stakeholders / Masyarakat.
* Diperlukan Komitmen dari seluruh anggota Polri dalam mengoperasikan / mengaplikasikan QUICK WINS.
* Diperlukan Tim Asistensi ( PENGAWAS ).

Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Periode 2009 – 2014

2009-09-08T10:17:00.003+07:00

photo by Unit Ident Res Kng

Pemilihan Umum Legislatif yang sudah digelar tanggal 29 April 2009 yang lalu, di Kabupaten Kuningan diikuti oleh 25 peserta partai politik, 11 partai politik diantaranya telah mampu memperoleh kursi keanggotaan di DPRD Kabupaten Kuningan untuk periode 2009 – 2014, sebagai kelanjutan dari agenda tersebut pada Hari Minggu (6/9) para calon terpilih anggota DPRD mengucapkan sumpah janji sebagai anggota DPRD periode 2009 – 2014, selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan mengamanatkan bahwa dengan dilaksanakannya pengucapan sumpah dan janji tersebut, maka anggota DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 berakhir masa tugasnya selaku anggota DPRD Kabupaten Kuningan.
Sumber : http://www.kuningankab.go.id

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Kuningan ” Memperingati Hari Jadi Ke-511 Kuningan”

2009-09-08T08:47:00.000+07:00

Warga Kabupaten Kuningan memperingati hari jadi Kuningan setiap tanggal 1 September, peringatan hari jadi ke 511 Kuningan disatukan dengan rangkaian kegiatan memperingati kemerdekaan R.I. ke-64, berbagai kegiatan sudah dilangsungkan seperti Pacuan Kuda Tradisional, Khitanan Massal, Upacara Taptu, Pengukuhan PASKIBRAKA, Renungan Suci, dan agenda Pameran Pembangunan yang dilaksanakan tanggal 10 s.d 18 September bertempat di Lapangan Kertawangunan.

Semangat yang dikedepankan adalah mengimplementasikan seluruh potensi yang dimiliki untuk mencapai kuningan yang lebih baik, sebagaimana tema Hari Jadi ”Dengan semangat hari jadi Ke-511 Kuningan, kita aktualisasikan nilai-nilai budaya daerah dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal menuju masyarakat Kuningan rapih winangun kartarahardja.

Komponen yang hadir pada rapat paripurna terdiri Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Muspida, Calon Anggota DPRD Kab. Kuningan terpilih Periode 2009 – 2014, OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan, sesepuh dan tokoh masyarakat, alim ulama, perguruan tinggi, profesi, pengusaha, LSM, Pers serta diundang juga unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Wilayah Cirebon, Kabupaten Sumedang, Ciamis, Subang dan Kabupaten Brebes, dan juga komponen penerima penghargaan (warga berprestasi) dihadirkan sebagai wujud penghargaan bagi yang bersangkutan sekaligus membangun motivasi seluruh warga Kuningaan untuk terus menorehkan prestasi terbaiknya.

Hari Jadi merupakan wahana merefleksikan diri terhadap tumbuh kembang Kuningan, sebagaimana disampaikan Ketua DPRD H. Budiyana, SH dalam materi sidang paripurna, peringatan hari Jadi kita renungkan kembali untuk selalu mengenang kejuangan dan perjuangan para leluhur pendiri Kuningan yang telah meletakkan tonggak berdirinya suatu daerah yang semula bernama KAJENE, kemudian sesuai dengan perkembangan zaman berkermbang menjadi Kuningan seperti sekarang ini.

Pelaksanaan rapat paripurna Hari Jadi ke 511 Kuningan merupakan agenda terakhir bagi anggota Dewan Periode 2004 – 2009, dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kab. Kuningan H. Budiyana, SH atas nama seluruh anggota dewan menyampaikan permohon diri serta ucapan terima kasih atas kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan Pemerintah Daerah, Unsur Muspida, Lembaga maupun organisasi masyarakat.

Hasil-hasil yang dicapai oleh DPRD Kab. Kuningan selama kurun waktu satu Tahun telah menyelesaikan produk-produk legislatif sebanyak 16 Peraturan Daerah, Keputusan DPRD sebanyak 8 buah dan Keputusan Pimpinan DPRD sebanyak 17 buah.

Meskipun demikian masih banyak program serta aspirasi masyarakat yang terhimpun belum terwujud guna memenuhi harapan segenap masyarakat Kabupaten Kuningan, untuk itu Kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada semua pihak khususnya kepada masyarakat Kuningan, disertai harapan semoga tugas dan pengabdian yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat, demikian disampaikan Ketua DPRD Kab. Kuningan H. Budiyana pada materi Rapat Paripurna Hari Jadi ke 511 Kuningan.

Setelah pembacaan riwayat Hari Jadi Kuningan oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Djamaluddin M. Noer, MM, dilanjutkan dengan sambutan dari tokoh masyarakat, berkenan disampaikan oleh Prof. DR. H. Muhammad Surya, pada sambutannya terungkap perasaan bangga menjadi bagian warga Kuningan, disamping itu juga apresiasi diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan yang telah menyelenggarakan pembangunan daerah dengan baik, sehingga dinamika dan perubahan Kuningan ke arah lebih baik semakin terlihat.

Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda pada sambutannya mengungkapkan bahwa Hari jadi Kuningan merupakan peristiwa penting dan bersejarah, kita berharap dapat memberikan makna dan semangat dalam melanjutkan pembangungan Kabupaten Kuningan yang kita cintai. Setiap peningkatan dalam pembangunan merupakan hasil perjuangan para pendahulu dan kita bersama yang senantiasa dilandasi dengan kesungguhan, keuletan dan kesabaran dalam upaya mewujudkan suatu kodisi yang lebih baik dari hari kemarin.

Lebih lanjut Bupati Kuningan mengungkapkan agenda penyelenggaraan pemerintahan daerah selama kurun waktu lima tahun kedepan masa kepemimpinannya bersandar pada Visi Kuningan lebih sejahtera berbasis pertanian dan pariwisata yang maju dalam lingkungan lestari dan agamis Tahun 2013, melalui 5 tahapan pembangunan; yaitu Tahun 2009 “ngarengsekeun cumponna sarana, prasarana, masagikeun sumber daya manusa”, Tahun 2010 “ngokolakeun sumberdaya alam jeung manusa, nanjeurkeun kaunggulan lokal”, Tahun 2011 “ngawangun agropolitan, ngaronjatkeun produktivitas”, Tahun 2012 “Ngudakeun ajen inajen, nohagakeun kamampuh (daya saing) daerah”, Tahun 2013 “Ngahangkeutkeun jeung ngawalatrakeun pangwangunan”.

Sangat disadari bahwa Pembangunan dan penanganan permasalahan yang dihadapi dapat terselanggara dengan baik berkat dukungan serta kerja keras semua pihak, pemerintah daerah legislatif serta seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan.

Untuk hal tersebut Bupati Kuningan H, Aang Hamid Suganda menyampaikan dari hati yang terdalam secara tulus dan ikhlas saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada DPRD selaku mitra kerja pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat yang telah mendukung dan berperan aktif dalam menjalankan pembangunan daerah.

Pada akhir sambutannya Bupati Kuningan menghimbau semua Komponen Kabupaten Kuningan agar melalui peringatan hari jadi dapat memperkuat kesungguhan untuk terus membangun daerah, tidak hanya untuk kepentingan Kabupaten Kuningan namun juga untuk mendukung pembangunan di tingkat Propinsi Jawa Barat dan Nasional dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian tergambar tekad untuk terus membangun dan berupaya mewujudkan Kuningan lebih baik guna melanjutkan kiprah para pendahulu menjadi semangat yang melekat kuat dari para undangan yang menghadiri rapat paripurna dan tentunya seluruh warga Kuningan sebagai wujud memaknai Hari Jadi Ke 511 Kuningan.

sumber : http://kuningankab.go.id

Apa sih Remunerasi ???

2009-06-19T07:27:00.000+07:00

1.Arti harafiah Remunerasi

Remunerasi berdasarkan kamus bahasa Indonesia artinya imbalan atau gaji. Dalam konteks Reformasi birokrasi, pengertian Remunerasi, adalah penataan kembali sistim penggajian yang dikaitkan dengan sistim penilaian kinerja.

2.Latar belakang kebijakan Remunerasi

Remunerasi dilingkungan Polri adalah merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari Kebijakan Reformasi birokrasi. Dilatarbelakangi oleh kesadaran sekaligus komitmen pemerintah untuk mewujudkan clean and good governance.

Namun pada tataran pelaksanaannya, Perobahan dan pembaharuan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa tsb tidak mungkin akan dapat dilaksanakan dengan baik (efektif) tanpa kesejahteraan yang layak dari PNS yang mengawakinya. Perobahan dan pembaharuan tsb. dilaksanakan untuk menghapus kesan Pemerintahan yang selama ini dinilai buruk. Antara lain ditandai oleh indikator:

a. Buruknya kualitas pelayanan publik (lambat, tidak ada kepastian aturan/hukum, berbelit belit, arogan, minta dilayani ataufeodal style dsb.)

b. Sarat dengan perilaku KKN (Korupsi, kolusi, nepotisme)

c. Rendahnya kuaiitas disiplin dan etos kerja pegawai negeri.

d. Kuaiitas.manajemen pemerintahan yang tidak produktif, tidak efektif dan tidak efisien.

e. Kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan tidak transparan.

3. Maksud dan tujuan kebijakan Remunerasi

Polri adalah bagian dari Pemerintahan. Maka dalam konteks Reformasi birokrasi dilingkungan Polri, upaya untuk menata dan meningkatkan kesejahteraan anggota Polri adalah merupakan kebutuhan yang sangat elementer, mengingat kaitannya yang sangat erat dengan misi perobahan kultur Polri (Reformasi bidang kultural). Sehingga dengan struktur gaji yang baru (nanti), setiap anggota Polri diharapkan akan mempunyai daya tangkal (imunitas) yang maksimal terhadap rayuan atau iming-iming materi (kolusi).

4. Apakah hanya Institusi Polri saja yang melaksanakan Remunerasi ?

Sesuai dengan Undang-undang NO. 17 tahun 2007, tentang Rencana pembangunan Nasional jangka panjang 2005-2025 dan Peraturan Meneg PAN, Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008, tentang Pedoman umum Reformasi birokrasi. Kebijakan Remunerasi diperuntukan bagi seluruh Pegawai negeri di seluruh lembaga Pemerintahan. Yang berdasarkan urgensinya dikelompokan berdasarkan skala prioritas ke dalam tiga kelompok :

a. Prioritas pertama adalah seluruh instansi Rumpun penegak hukum, rumpun pengelola keuangan Negara, rumpun pemeriksa dan pengawas keuangan Negara serta lembaga penertiban aparatur Negara.

b. Prioritas kedua adalah kementrian/lembaga yg terkait dg kegiatan ekonomi, system produksi, sumber penghasil penerimaan Negara dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung termasuk Pemda.

c. Prioritas ketiga adalah seluruh kementrian/lembaga yg tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.

5. Landasan hukum Kebijakan Remunerasi.

a. UU No 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yg bersih dan bebas dari KKN.

b. UU No.43/1999 tentang perubahan atas UU No.8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Yang salah satu substansinya menyatakan bahwa Setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil & layak sesuai dengan beban pekerjaan & tanggung jawahnya. ( Psl 7, UU No.43/1999)

c. Undang-undang No. 17 tahun 2007, tentang Rencana pembangunan Nasional jangka panjang 2005-2025. Khususnya pada Bab IV butir 1.2, huruf E. Yang menyatakan bahwa : u Pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui Reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan tata pemerintahan yanq baik. Di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang bidang lainnya. “.

d. Perpres No.7/2005, tentang Rencana pembangunan jangka menengah Nasional.

e. Konvensi ILO No. 100;, Diratifikasi pd th 1999, bunyinya ‘Equal remuneration for jobs of equal value’ (Pekerjaan yg sama nilai atau bobotnya harus mendapat imbalan yg sama)

6. Mengapa Remunerasi bermakna sangat strategis terhadap suksesnya Reformasi Polri. ?

Remunerasi bermakna sangat strategis terhadap suksesnya Reformas Polri, mengingat dampak paling signifikan terhadap kinerja lembaga akan sanga ditentukan oleh perobahan kultur Polri didalam melaksanakan tugas Pokoknya Sedangkan keberhasilan merobah kultur akan tsb. Akan sangat ditentukan oleh tingkat kesejahteraan anggotanya.

Namun tanpa iming-iming Remunerasi, sesungguhnya Reformasi birokrasi dilingkungan Polri sudah dilaksanakan sejak tahun 2002 yang lalu. Yaitu dengan mencanangkan dan melaksanakan beberapa perobahan dan pembaharuan dibidang Instrumental, bidang struktural dan bidang kultural. Bahkan pada pertengahan tahun 2008 (pasca pergantian Pimpinan Polri) upaya * untuk mewujudkan out come daripada reformasi Polri tsb, lebih dipacu lagi dengan dikeluarkan dan diimplementasikannya kebijakan Akselerasi transformasi Polri. Yang sasarannya meliputi 27 program

7. Pentahapannya

Pentahapan Remunerasi dari awal kegiatan (pengumpulan data) sampai dengan tahap legislasi (penerbitan undang-undang) adalah :

a. Pengumpulan data informasi jabatan

b. Analisa jabatan

c. Evaluasi jabatan dan Pembobotan

d. Grading atau penyusunan struktur gaji baru.

e. Job pricing atau penentuan harga jabatan

f. Pengusulan peringkat dan harga jabatan kepada Presiden (oleh Meneg PAN)

8. Prinsip dasar kebijakan Remunerasi

Prinsip dasar kebijakan Remunerasi adalah adil dan proporsional. Artinya kalau kebijakan masa laiu menerapkan pola sama rata (generalisir), sehingga dikenal adanya istilan PGPS (pinter goblok penghasilan sama). Maka dengan kebijakan Remunerasi, besar penghasilan (reward) yang diterima oleh seorang pejabat akan sangat ditentukan oleh bobot dan harga jabatan yang disandangnya.

9. Kapolda yang diharapkan, dalam memanfaatkan momentum Remunerasi .

Pertama harus disadari bahwa sejalan dengan perkembangan demokrasi dan kesadaran hukum masyarakat yang semakin matang, maka tuntuttan masyarakat untuk dilayani, dilindungi dan disejahterakan oleh Pemerintah sebagai representasi negara juga semakin meningkat. Termasuk tekanan dan tuntuttannya terhadap perobahan kinerja Polri. Oleh sebab itu Polri harus segera menyesuaikan diri dengan tuntuttan perobahan tsb. Oleh karena jika tidak responsif dan tidak adaptif dengan perobahan tsb niscaya Polri akan kehilangan legitimasinya dimata masyarakat, Polri akan ditinggalkan masyarakatnya dalam arti masyarakat mungkin akan meminta jasa perlindungan dan pelayanan kepada Instansi lain yang justru menjadi kornpetitor Polri. Polri akan menjadi hujatan dan cemoohan masyarakat bahkan mungkin juga tugas pokok dan kewenangan Polri sedikit demi sedikit akan dipreteli atau dilimpahkan kepada Instansi lain.

Oleh sebab itu Momentum Remunerasi harus dijadikan sebagai media atau momentum dengan sebaik-baiknya oleh para Kapolda dalam memotivasi anggotanya merobah kultur dan peningkatan profesionalisme nya. Kebijakan masa lalu sebelum Reformasi mungkin saja dimata anggota, Pimpinan tahunya hanya menuntut perobahan dan peningkatan kinerja tanpa ada imbalan apapun. Tapi kali ini mereka sudah jelas akan diberi imbalan dengan peningkatan kesejahteraan baik berupa tunjangan kinerja dan atau kenaikan gaji.

10. Perobahan dan peningkatan kinerja Polri dalam melaksanakan tugas Penegakkan hukum, Pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakatnya, harus diawali dengan perobahan kultur anggotanya. Yang diawali dengan pemberian keteladanan, dorongan serta kontrol oleh para Perwiranya.

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN : MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DAN KECINTAAN PUBLIK ( MASYARAKAT ) KEPADA INSTITUSI ( POLRI ) DALAM WAKTU CEPAT.

SASARAN: MERUBAH POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA SERTA MANAJEMEN POLRI.

STRATEGI IMPLEMENTASI

* MENGGUNAKAN PENDEKATAN PRAGMATIS.

* QUICK WINS DILAKSANAKAN OLEH PARA PEJABAT PENGAMBIL KEPUTUSAN DI TINGKAT PUSAT SAMPAI DENGAN KASATWIL DAN PARA PELAKSANA DI LAPANGAN.

* ADANYA KOMITMEN SELURUH PEJABAT / ANGGOTA POLRI.

* SOSIALISASI INTERNAL DAN EXTERNAL.

BENTUK BENTUK QUICK RESPON PADA FUNGSI LAIN

Quick Respons

* Bidang Samapta :

. Kecepatan datang di TKP ( TPTKP ).

. Kecepatan memberikan Bantuan / Pertolongan.

* Bidang Reserse :

. Kecepatan datang di TKP ( olah TKP / identifikasi, Labfor ).

. Cepat dan tepat dalam pelayanan Penerimaan Laporan Polisi ( saksi di BAP ).

. Kecepatan Proses penyidikan tindak pidana.

* Bidang Lalu Lintas :

. Kecepatan datang ke TKP Laka Lantas.

. Kecepatan memberikan bantuan / pertolongan.

. Kecepatan penjagaan dan pengaturan Lalu Lintas.

* Bidang Intelkam :

. Kecepatan pembuatan dan distribusi Produk Intelkam ( Lap Intel, SKCK, SKLD, Kitas, dll )>

* Bidang Manajemen / Administrasi :

. Kecepatan pendistribusian surat komplain dari masyarakat.

. Kecepatan pendistribusan logistik untuk dukopsnal ( BBM, harwat, dll ) dan kebutuhan anggota ( kaporlap ).

. Kecepatan pendistribusian logistik anggaran ( opsnal dan gaji anggota ).

. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan oprasional maupun pembinaan.

TRANPARANSI

BIDANG PENEGAKAN HUKUM

* Penerimaan / pembuatan Laporan Polisi ( LP ) di SPK.

* Pendistribusian LP kepada Penyidik.

* Penyampaian Surat Panggilan.

* Proses pemeriksaan dan penindakan untuk penyidikan.

* Pembuatan dan penyampaian SP2HP kepada pelapor sesuai tahapan proses penyidikan sejak penilaian laporan sampai dengan penyerahan berkas perkara / SP3

* Pemberkasan perkara dalam bentuk BAP.

* Penyerahan berkas perkara ke JPU.

TRANPARANSI

BIDANG PELAYANAN LALU LINTAS

* Proses Pembuatan SIM

. Pelayanan Pendaftaran di Loket, Proses Ujian Teori, Proses Ujian Praktek, Proses Pemeriksaan Kesehatan.

* Proses Penerbitan STNK

. Pelayanan door to door, Banking System, Drive Thru

* Proses Penerbitan BPKB

. Rasionalisasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor.

* Penanganan pelanggaran Lalu Lintas.

* Penanganan Kecelakaan LaLu lintas.

* Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas.

TRANPARANSI

Bidang rekrutmen Anggota Polri

* Sosialisasi Penerimaan Anggota Polri ( AKPOL, PPSS, BINTARA ).

* Transparansi dalam pendaftaran

* Transparansi dalam Pelaksanaan Ujian ( Kesehatan, Kesamaptaan, Psikotes, Akademis ).

* Pembobotan hasil Ujian

* Transparansi Pengumuman hasil seleksi.

ALASAN PEMILIHAN PROGRAM

Dari uraian diatas akan dipilih program unggulan berdasarkan hal hal tersebut :

* Merupakan Produk utama Polri.

* Mempunyain daya ungkit yang kuat ( Key Leverage ).

* Bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

* Bisa direalisasikan dan dan diukur hasilnya dalam waktu 3 12 bulan.

PROGRAM UNGGULAN YANG DIPILIH

* Quick Respons Patroli Samapta.

* Transparansi Penerbitan SIM, STNK, dan BPKB.

* Transparansi Penyidikan TP Melalui Peberian SP2HP.

* Transparansi Rekrutmen Anggota Polri ( AKPOL, PPSS, dan BINTARA ).

MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM YANG DIPILIH

Quick Respon Patroli Samapta.

Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelaksanaan tugas Polisi umum dalam kecepatan dan ketepatan mendatangi TKP dan memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kegiatan patroli samapta dan pos mobile sehingga terbangun interaksi positif antara Polri dengan masyarakat.

Transparansi penerbitan SIM, STNK, dan BPKB.

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerbitan SIM, STNK, dan BPKB yang berlandaskan asas transparan, akuntabel, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan.

Transparansi penyidikan melalui pemberian SP2HP.

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima dalam proses penyidikan tindak pidana melalu pemberian SP2HP sejak tahap penerimaan penilaian laporan, terhap penyidikan, tahap penindakan dan pemeriksaan serta tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, dilaksanakan secara cepat, tepat dan transparan dan akuntabel.

Transparansi rekrutmen anggota Polri ( AKPOL, PPSS, dan Bintara )

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalu kegiatan rekrutmen anggota Polri yang dilaksanakan secara bersih ( tanpa KKN dan SUAP ), transparan, ( terbuka melalui pengawasan internal dan external ), akuntabel ( dapat dipertanggung jawabkan ) dan humanis ( memperlakukan peserta seleksi secara manusiawi ).

PROGRAM UNGGULAN INI DISEBUT PASTI ( PELAYANAN PRESTASI )

QTQP ACTIONS ( QUICK, TRANSPARAN, AKUNTABEL AND PROFESIONAL ACTIONS)

Sumber : Mabes Polri

Kuningan Bangun Islamic Centre

2009-02-27T15:07:00.000+07:00

Kuningan Bangun Islamic Centre

KUNINGAN, (PRLM).- Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda mengatakan, pihaknya tetap optimistis pembangunan Kuningan Islamic Centre (KIC), akan bisa terwujud kendati diperlukan dana sebesar Rp 100 miliar. Anggaran itu tidak mungkin seluruhnya dari APBD Kuningan, tapi berbagai pihak termasuk sejumlah pengusaha sukses asal Kuningan akan ambil bagian dalam perwujudannya.

“Peletakan batu pertama akan dimulai pada 24 April 2009 mendatang, dengan diawali pembangunan sebuah masjid yang representatif,” kata Kabag Humas Drs.H.Lili Suherli, seusai mengikuti rapat pembahasan, Senin (2/2).

Dijelaskan Lili, untuk membangun KIC tersebut, Pemkab Kuningan sudah menyediakan lahan seluas 7 ha di Jln. Lingkar (jalan yang baru dibangun) tepatnya di dekat arena Pacuan Kuda kira-kira 1 km dari Kuningan Kota. KIC ini, nantinya menjadi salah satu tempat berkumpulnya kaum muslimin dengan ide-ide yang visioner.

Panitia pembangunan Kuningan Islamic Centre, KH.Aman Syamsul Falah menyebutkan, di areal KIC itu nantinya juga dilengkapi dengan kantor-kantor pendukung dan madrasah-madrasah serta pesantren tinggi. Sedangkan sumber dana pembangunan masjid yang nantinya merupakan masjid terbesar di Kab.Kuningan, adalah sumbangan dari putra Kuningan Dr. Iman Taufik, pemilik Prima Resort Hotel Kuningan yang akan memberikan sumbangan sebesar Rp 40 miliar. (A-165/A-147)***

Sumber : H.U.Pikiran Rakyat

Waduk Darma

2009-02-27T15:03:00.000+07:00

Waduk Darma

"Indahnya senja di Waduk Darma"
"The Glory of Sunset Over Darma Lake"

ODTW Waduk Darma terletak di sebelah barat daya dari kota Kuningan, tepatnya di desa Jagara- Kecamatan Darma dan pada lintasan jalan raya Cirebon-Kuningan-Ciamis. Menempati areal seluas ± 425 ha, dikelilingi oleh bukit dan lembah serta pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Kapasitas genangan air maksimal ± 39.000.000 m3. Jarak obyek wisata ini adalah ± 12 km dari kota Kuningan dan dari ± 37 km dari kota Cirebon .

Waduk ini selain berfungsi sebagai penampungan air untuk pengairan dan perikanan juga dapat dijadikan sarana rekreasi dan olahraga. Apalagi diwaktu senja hari di Waduk Darma.
Fasilitas yang tersedia :
• Areal kemping
• Kolam Renang Anak-anak
• Perahu Motor
• Cottage, dll

sumber : http://kuningankab.go.id

Desa Sitonjul

2009-02-27T15:01:00.000+07:00

Desa Sitonjul

Wisata pedesaan "SITONJUL" Sangkanurip yang dilunceurkan sebagai produk wisata ini, terletak di pedesaan Sangkanurip Kecamatan Cilimus yang meliputi Dusun Simenyan Tonjong dan Desa Munjul. Jarak dari kota Kuningan ± 13 km ke arah utara atau ± 24 km dari arah kota Cirebon ke arah selatan.

Wisata ini merupakan Community Base Tourism, yaitu pariwisata yang didasari pada kehidupan sosial budaya masyarakat sebagai basis daya tariknya disertai dengan keaslian dan kelokalan alam pedesaannya. Sitonjul merupakan akronim dari nama dusun yang dilalui oleh rute Village Walk yaitu Dusun Simenyan Kidul dan Munjul Kaler.

Wisata daerah sitonjul sangkanurip, dengan berjalan kaki sepanjang ± 4 km menyusuri alam perdesaan dimulai dari Dusun Simenyan Kidul, Hutan Rakyat, Makam Umum, Tegalan dan Pesawahan, Bulak Jati, Dusun Tonjong, Pesawahan, Tanggul Irigasi, Bendung Katiga diakhiri di Dusun Munjul Kaler.

Selama perjalanan tersebut kita akan disuguhi pesona :
• Suasana kehidupan perdesaan bebas kesibukan

• Keanekaragaman hayati

• Rona bentang alam yang indah

• Suara air yang mendesir

• Putihnya air terjun Bendung Katiga

• Udara sejuk segar bebas polusi

• Kegiatan petani

• Menyeberang sungai dan atau mandi

• Sight seeing

Sangkan Hurip

2009-02-27T14:57:00.001+07:00

Sangkan Hurip

"Tempat istirahat yang paling nyaman sambil menikmati akan bakar dan hangatnya air panas alami"

Terletak di desa sangkanurip kecamatan Cilimus dengan jarak ± 12 km dari arah Kuningan ke arah utara atau ± 23 km dari kota Cirebon kearah selatan. Sangkanurip alami merupakan sebuah tempat rekreasi dengan pemandian air panas alami beryodium dalam kamar tertutup dan sebuah kolam air panas terbuka serta kolam air dingin. Dengan kadar yodium yang cukup tinggi tersebut, sangat berkhasiat bagi penderita sakit rematik, penyakit kulit dan penyakit lainnya.

Disekitar sangkanurip tersedia hotel melati maupun berbintang dengan spa nya (sante par aqua - sehat dengan air) serta restoran yang terkenal dengan ikan bakarnya.

Linggarjati Kuningan

2009-02-27T14:52:00.002+07:00

Linggarjati Kuningan

Ada satu tempat wisata di daerah Kuningan, 30 menit dari kota Cirebon. Tempat ini bernama Linggarjati. Tempat ini mudah dicapai dari kota Cirebon, ambil arah menuju Kuningan, nanti ada papan petunjuk jalan menuju tempat ini. Tempat yang dulunya adalah hotel ini, memiliki halaman yang luas. Di tempat ini pada tanggal 15 Nov 1946 terjadi peristiwa perundingan Linggarjati, yaitu dimana negara Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia.

Untuk masuk ke dalamnya tidak dipatok biaya, hanya mengisi buku tamu dan sumbangan untuk perawatan saja, Di dalamnya terdapat pemandu wisata yang menceritakan sejarah dari gedung tersebut. Tidak ada pungutan tambahan untuk itu, hanya sumbangan sukarela dari pengunjung untuk pemandu tersebut. Di dalamnya terdapat benda-benda yang masih dijaga keasliannya, seperti meja dan kursi rapat, lemari, tempat tidur dan jam besar. Memang ada beberapa furnitur yang merupakan replika dari aslinya. Di sana juga terdapat beberapa foto dan diorama yang menggambarkan suasana perundingan tempo doeloe.

Salam jalan jajan hemat.

ODTW Linggarjati Indah terletak di lereng Gunung Ciremai desa Linggarjati kecamatan Cilimus, jarak dari kota Kuningan ± 14 km kearah utara atau ± 26 km dari arah kota Cirebon kearah selatan. Dari ODTW Gedung naskah Linggarjati ± 100 meter tempat ini luasnya ± 11,5 ha dan sebagian arealnya terdapat tumbuh-tumbuhan tropis berhawa sejuk cocok untuk tempat Rekreasi dan Perkemahan.
Fasilitas lain yang tersedia adalah :
• Kolam renang standar nasional
• Kolam pemancingan
• Sepeda air
• Sarana akomodasi
• Kios cinderamata
• Restoran

sumber : http://www.jalanjajanhemat.com

Talaga Remis

2009-02-27T14:49:00.000+07:00

Talaga Remis

"Telaga yang paling indah untuk bercengkerama bersama keluarga"

Talaga Remis adalah sebuah Danau Alam yang terletak di desa Kaduela kecamatan Pasawahan, jarak dari kota Kuningan ±37 km, nama Talaga Remis ternyata mempunyai arti tersendiri, nama Talaga Remis tersebut diambil dari binatang sejenis Kerang bewarna kuning yang banyak hidup disekitar talaga, binatang tersebut dikenal dengan sebutan "REMIS".

Terdapat 8 telaga yaitu : Telaga Leat, Telaga Nilem, Telaga Deleg, Situ Ayu Salintang, Telaga Leutik, Telaga Buruy, Telaga Tespong, dan Sumur Jalatunda. Objek Wisata Telaga Remis menyimpan keanekaragaman flora dan fauna, terdapat kurang lebih 160 jenis tumbuhan diantaranya sonokeling, malaka, kosambi dan lain-lain. Salah satu daya tarik tempat ini adalah adanya satu jenis tumbuhan langka yaitu "Pisang Hyang".menjadi obyek wisata budaya yang cukup terkenal baik di dalam negeri maupun mancanegara.

Talaga Remis merupakan perpaduan antara pesona alam pergunungan hutan serta air talaga yang jernih, bening laksana kaca didukung udara pergunungan yang sejuk menantang untuk berwana wisata menguak misteri hutan. Fasilitas yang tersedia adalah perahu motor, sepeda air, saung dan jalan setapak. Ditempat ini dapat pula bersantai dan menikmati jajanan yang tersedia.

Peta Wisata Kabupaten Kuningan

2009-02-27T14:44:00.001+07:00

Peta Wisata Kabupaten Kuningan

Jarak antara Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kab. Kuningan (dlm Km)

Kota Kuningan
35	Kota Cirebon
37	49	Telaga remis
14,5	26,5	16	Gd Perundingan Linggarjati
14	26	16.5	0.5	Linggarjati Indah
12,5	23	19,5	3	2,5	Sangkanurip Alami
13	24	20	3,5	3	4,5	Desa Sitonjul
7	28	21,5	6	5,5	4	4,5	Cibulan
4,7	39,7	33,2	17,7	17,2	15,7	16,2	11,7	Tm Purbakala Cipari
3	38	31,5	16	15,5	14	14,5	10	1,5	Cigugur
12	37	40,5	25	24,5	23	23,5	19	13,5	12	Waduk Darma
13,5	50,5	42	26,5	26	24,5	25	20,5	14,5	13,5	1,5	Balong Keramat Darmaloka

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Kuningan, adalah :

No	Wisatawan	Tahun
No	Wisatawan	1994-1995	1998-1999	1999
1	Mancanegara	1.622	583	233
2	Nusantara	492.960	330.128	364.362

Wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Kuningan selama kurun waktu tahun 2000-2001, adalah :

Tahun	Kunjungan Wisata						Total
	Obyek Wisata			Hotel/Penginapan
	WisNu	WisMan	Jumlah	WisNu	WisMan	Jumlah
2000	329.277	973	330.250	58.631	91	58.722	388.972
2001	436.280	690	436.970	84.535	59	84.594	521.594

» sumber http://kuningankab.go.id

Letak dan Keadaan Geografis

2009-02-06T14:27:00.000+07:00

Letak & Keadaan Geografis

Kabupaten Kuningan terletak pada titik koordinat 108° 23' - 108° 47' Bujur Timur dan 6° 47' - 7° 12' Lintang Selatan. Sedangkan ibu kotanya terletak pada titik koordinat 6° 45' - 7° 50' Lintang Selatan dan 105° 20' - 108° 40' Bujur Timur.

Dilihat dari posisi geografisnya terletak di bagian timur Jawa Barat berada pada lintasan jalan regional yang menghubungkan kota Cirebon dengan wilayah Priangan Timur dan sebagai jalan alternatif jalur tengah yang menghubungkan Bandung-Majalengka dengan Jawa Tengah. Secara administratif berbatasan dengan:

• Sebelah Utara : Kabupaten Cirebon

• Sebelah Timur : Kabupaten Brebes (Jawa Tengah)

• Sebelah Selatan : Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap (Jawa Tengah)

• Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka

Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 Kecamatan, 15 Kelurahan dan 361 Desa

JOB DESCRIPTION

2009-02-06T14:19:00.000+07:00

JOB DESCRIPTION
PARA PEJABAT POLRESTA BANDUNG BARAT

1. KAPOLRESTA bertugas Memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

2. WAKA POLRESTA bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

3. BAG OPS bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

4. BAG BINAMITRA bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri – Masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

5. BAG MIN bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.

6. UR TELEMATIKA bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

7. UNIT P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.

8. TAUD bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban serta urusan perbengkelan/pemeliharaan kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dan urusan persenjataan.

9. SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi Polri.

10. SAT INTELKAM bertugas menyelenggarakan/membina fungsi Intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan surat keterangan rekaman kejahatan (SKRK)/Criminal Record) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya.

11. SAT RESKRIM bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi & pengawasan operasional dan administrasi PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

12. SAT SAMAPTA bertugas menyelenggarakan/membina fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tidakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamaan dan ketertiban masyarakat.

13. SAT LANTAS bertugas menyelenggarakan/membina fungsi lalulintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalulintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalulintas dan penegakan hukum dalam bidang lalulintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.

14. POLSEKTA bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Seputar Unjuk Rasa

2009-02-06T14:14:00.004+07:00

Tercatat ada tiga kali aksi demo dilakukan oleh tiga komponen berbeda di dua tempat. Antara unjuk rasa yang dilakukan puluhan pedagang kaki lima, Forum Pegawai Honorer Murni (FPHM) Kuningan, dan aktivis HMI Kuningan. Tuntutan yang disuarakan ketiga kelompok pendemo juga berbeda. Unjuk rasa yang digelar para PKL itu terhitung yang pertama sejak mereka direlokasi ke Blok E Pasar Kepuh. Para pedagang yang merasa kehidupan ekonominya terancam pasca penertiban oleh Satpol PP, kemarin (5/2) mengadukan nasibnya ke wakil rakyat. Tercatat sekitar 52 PKL yang menempati Blok E Pasar Kepuh hasil relokasi dari Jalan Langlangbuana, menyambangi gedung DPRD. Mereka berkeluh kesah karena dagangannya di Blok E Pasar Kepuh tak laku alias sepi.
Massa datang dengan tertib sekitar pukul 10.00 dengan menggunakan beberapa mobil pikap. Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD H Acep Purnama SH, Ketua Komisi B Drs Wawan Supratman, Wakil Ketua Komisi B Saefudin SSi, dan anggotanya di ruang sidang utama gedung perwakilan rakyat Kuningan.
Dalam pertemuan itu, Zacky, koordinator PKL meminta dewan bisa membantu keberhasilan usaha dagangnya dengan memperbolehkan para PKL Blok E Pasar Kepuh kembali berjualan di Jalan Langalangbuana. Sebab, tempat relokasi di blok E Pasar Kepuh dianggap puluhan pedagang tidak strategis, dan membuat rugi.
“Minggu lalu, tempat berdagang kami di Jalan Langlangbuana ditertibkan oleh Satpol PP. Sebenarnya kami merasa tertekan, sedih dan bingung takut kami tidak bisa jualan lagi. Meskipun diberi tempat relokasi di Blok E Pasar Kepuh, namun kami pesimis. Karena tempat tersebut hanya akan membawa usaha kami menjadi bangkrut, bukan sebaliknya,” tandas Zacky diamini puluhan pedagang lainnya saat menyampaikan unek-uneknya kepada wakil rakyat.
Hal senada diungkapkan, Icih, pedagang pakaian anak. Menurut Icih, lokasi berdagang PKL di Jalan Langlangbuana tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas, apalagi menyebabkan kemacetan. Sebab, lapaknya berdiri di atas trotoar dengan ukuran jalan cukup luas.
“Tapi saya nggak ngerti, kenapa yang ditertibkan. Padahal kemacetan malah sering terjadi di gerbang masuk Pasar Kepuh. Dimana kanan-kiri jalan dipenuhi PKL seperti kami. Tapi kok tidak ikut ditertibkan,” kata dia setengah bertanya.
Nana, pedagang lainnya bahkan tegas-tegas mendesak Pemkab Kuningan untuk bersikap adil. Jangan berdalih melanggar Perda, lantas langsung ditertibkan. Sedangkan banyak PKL lainnya yang menggangu ketertiban dan lalu lintas, bahkan pedagang besar yang melanggar perda, tapi masih dibiarkan.
Nana juga menyoroti ratusan lapak yang terbengkalai di Pasar Langlangbuana. Dia mengaku tahu lapak tersebut diperuntukkan bagi PKL secara gratis. Namun, karena penataannya dilakukan semerawut, sehingga tidak bisa menarik pembeli. Akibatnya para pedagang enggan menempatinya meski gratis.
“Pasar Langlangbuana juga tetap tidak strategis, terkecuali pemkab menata kembali sesuai keinginan PKL. Jadi kami mohon untuk bisa kembali berdagang di Jalan Langlangbuana. Semua itu untuk kelangsungan hidup keluarga kami,” pinta Nana.
Menanggapi tuntutan para pedagang, Ketua Komisi B Drs Wawan Supratman, berjanji akan memberikan solusi terbaik bagi para PKL. Solusi itu tentunya jalan yang mengarah kepada keuntungan PKL. “Yang terpenting, bagaimana PKL bisa berdagang di tempat ramai, dan menguntungkan,” jelasnya.
Radar Cirebon (tat)

Katakan “ tidak “ pada narkoba

2009-01-07T08:36:00.000+07:00

Apa kiat membentengi anak agar mengatakan “ tidak “ pada narkoba

“NARKOBA”….dengernya aja udah ngeri.jangan coba deh barang kayak gituan.bahaya lho…..buat pelajar pelajar Indonesia ni…gak usah coba coba….ntar nyesel di kemudian hari.bener gak????????
Mulai dari sekarang katakana tidak pada narkoba.aku ada cara ni buat orang tua yang lagi gencar membentengi anaknya dari narkoba.menurut aku benteng paling kuat bagi anak adalah keluarga yang sehat.ada beberapa tips yang bisa membentengi anak terhindar dari godaan narkoba,antara lain :
1. Beri kasih sayang.kasih saying itu terpancar dalam kehidupan sehari hari antara suami-isteri,maupun antara orang tua dan anak.kasih itu lemah lembut,hangat dan bukan basa basi.

2. Jalin komunikasi.bangun komunikasi dengan sehat,terbuka tanpa takut dengan anak.keluarga yang sehat tertawa bersama,bersantai bersama,dan makan bersama.
3. Beri dukungan.Perlu disadari orang tua menjadi model panutan bagi anak anaknya.ajar anak lewat keteladanan orang tua.
4. Mengajarkan soal benar dan salah.Orang tua harus membantu anak untuk membedakan mana perilaku benar dan baik,dan mana yang salah dan buruk.tekankan karena narkoba itu merupakan buruk,sehingga anak harus mengatakan”tidak”.

Mengenal POLMAS bag I

2008-12-12T08:32:00.000+07:00

Sebagai suatu strategi, Polmas berarti : model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam kemanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan :

1. Untuk mengurangi kejahatan
2. Untuk mengurangi rasa ketakutan akan kejahatan, serta
3. Meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Mengacu pada uraian di atas, Polmas mengandung 2 (dua) unsur utama yaitu :

1. Membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat
2. Menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Sebagai suatu falsafah, Polmas berarti suatu model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial / kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Misteri di balik rompi anti-peluru

2008-11-24T13:56:00.000+07:00

Oleh M. Alaudin
Mahasiswa S2 Kimia ITB

Rompi anti-peluru adalah pakaian pelindung untuk meminimalkan cidera karena terkena peluru. Biasanya dipakai oleh personil militer dan polisi dalam tugas-tugas tertentu. Bahan untuk rompi anti-peluru diantaranya logam (baja atau titanium), keramik atau jenis polimer yang dapat memberikan perlindungan ekstra terhadap bagian-bagian vital pemakainya.

Rompi ini melindungi pemakainya dengan cara menahan laju peluru. Peluru dihentikan sebelum berpenetrasi ke dalam tubuh. Ketika rompi menahan penetrasi peluru, dorongan dari peluru direduksi dengan menyebarkan momentumnya ke seluruh tubuh. Pemakai tetap akan merasakan energi kinetik dari peluru, hal ini dapat menyebabkan luka memar, bengkak atau luka dalam yang cukup serius.

Salah satu polimer yang dikembangkan sebagai bahan rompi anti-peluru modern adalah kevlar. Kevlar dikenal juga sebagai twaron dan poli-parafenilen tereftalamida, yaitu suatu serat sintetik yang kekuatannya lima kali kekuatan tembaga, dengan berat yang sama. Kevlar sangat tahan terhadap panas dan terdekomposisi di atas 400 ^oC tanpa meleleh. Kevlar ditemukan oleh perusahaan DuPont pada awal 1960-an, hasil kerja dari Stephanie Kwolek. Kevlar merupakan merk dagang yang terdaftar oleh E.I. de Pont de Nemours and Company.

Sifat-sifat

Kevlar adalah salah satu tipe aramida, yang terdiri dari rantai panjang polimer dengan orientasi paralel. Aramida sendiri merupakan suatu serat sintetik yang berupa rantai panjang poliamida sintetik dengan paling sedikit 85 persen sambungan amidanya menempel secara langsung pada dua rantai aromatik (gugus amida dan gugus aromatik berselang-seling). Kekuatan kevlar diperoleh dari ikatan hidrogen intra-molekuler dan interaksi tumpukan aromatik-aromatik antar lembaran. Interaksi-interaksi ini lebih kuat daripada interaksi Van der Waals yang terdapat dalam polimer-polimer sintetik lain dan serat-serat seperti dyneema (serat yang terbuat dari rantai polietilena yang sangat panjang, yang tersusun searah). Keberadaan garam-garam dan impuritis lain, biasanya kalsium, dapat mengganggu interaksi pada lembaran polimer dan harus dihilangkan dalam proses produksi. Kevlar terdiri dari molekul-molekul yang relatif rigid, yang membentuk struktur seperti lembaran-lembaran datar pada protein sutra.

Dari sifat-sifat tersebut diperoleh serat dengan kekuatan mekanik yang tinggi dan tahan terhadap panas.

Kevlar mempunyai gugus-gugus bebas yang dapat membentuk ikatan hidrogen pada bagian luarnya, sehingga dapat mengabsorp air dan mempunyai sifat 礎asah・yang baik. Hal ini juga menjadikannya terasa lebih alami dan 鼠engket・dibandingkan dengan polimer pada umumnya, seperti polietilen.

Kelemahan utama dari kevlar adalah dapat terdekomposisi pada kondisi basa atau ketika terpapar klorin. Meskipun dapat mendukung tensile stress yang besar, kevlar tidak cukup kuat di bawah tekanan kompresif. Untuk mengatasi masalah ini, kevlar sering digunakan secara bersama dengan bahan yang kuat terhadap tekanan kompresif.

Produksi

Kevlar disintesis dari monomer 1, 4-fenildiamin (para-fenilendiamin) dan tereftaloil klorida. Hasilnya adalah polimer aromatik amida (aramida) dengan cincin benzena dan gugus amida yang berselang-seling. Dengan langkah produksi ini, diperoleh lembaran polimer yang tergabung secara acak. Untuk membuat kevlar, bahan-bahan dilarutkan dan diaduk, menghasilkan rantai polimer yang berorientasi membentuk serat.

Kevlar berharga mahal karena sulitnya pemakaian asam sulfat pekat dalam produksinya. Kondisi yang ekstrim ini dibutuhkan untuk menjaga ketaklarutan polimer yang tinggi dalam larutan selama sintesis dan pengadukan.

Bahan anti-peluru lain yang dikembangkan setelah kevlar diantaranya DSM's Dyneema, Akzo's Twaron, Toyobo's Zylon (yang kontroversial, studi terbaru melaporkan, bahan ini terdegradasi dengan cepat sehingga pemakainya tidak terlindungi seperti yang diharapkan), atau Honeywell's GoldFlex - semuanya merupakan merk dagang. Bahan-bahan yang baru ini lebih ringan, tipis, dan lebih tahan dibanding kevlar, namun harganya lebih mahal. (Dari berbagai sumber).

Mengacungkan Pedang, Seorang Pria Ditembak Mati

2008-11-24T13:31:00.000+07:00

Mengacungkan Pedang, Seorang Pria Ditembak Mati

tpgimages

Ilustrasi bacok

LOS ANGELES, MINGGU - Seorang satpam menembak seorang pria yang mengacungkan pedang di gedung Scientology Celebrity Center, Hollywood, Minggu (23/11). Demikian keterangan petugas kepolisian setempat.

Menurut keterangan Juru Bicara Kepolisian April Harding, awalnya pria yang belum dapat diidentifikasi tersebut mendekati satpam di tempat parkir di gedung Scientology. Karena merasa terancam, satpam itu langsung menembaknya. Akibatnya, pria itu meregang nyawa di rumah sakit.

Saat ini, detektif sedang menginterogasi satpam tersebut untuk mengetahui motif pria berpedang, serta menentukan apakah penembakan tersebut dapat dibenarkan atau tidak. Sementara itu, juru bicara gedung Scientology tidak dapat dihubungi.

Properti yang terdapat di dalam Celebrity Center termasuk bangunan kastil tujuh cerita Norman-revival. Bangunan ini dapat dilihat dari jalan raya Hollywood, dan menjadi rumah bagi para artis, tempat belajar dan pertemuan, seminar, serta pagelaran berbagai acara, kata website resmi Scientology Celebrity Center.

Hukuman Unik Polisi Thailand

2008-11-24T13:13:00.000+07:00

Hukuman, tak harus menyakitkan. Kadang, hukuman yang membuat malu orang yang dihukum lebih efektif daripada hukuman fisik.

Hal ini pula barangkali yang melatarbelakangi hukuman unik yang diberikan kepada para polisi Thailand. Unik karena bagi polisi negeri Gajah Putih yang melakukan kesalahan, hukumannya adalah mengenakan ban lengan bermotif Hello Kitty, kucing kartun lucu buatan perusahaan Sanrio Jepang.

Hukuman unik ini diberikan kepada polisi yang melakukan pelanggaran seperti datang terlambat, parkir di tempat yang salah, hingga berbagai kesalahan kecil lainnya. Bagi mereka yang terbukti bersalah, diharuskan untuk mengenakan ban lengan Hello Kitty tersebut selama beberapa hari tanpa boleh mengungkapkan kepada orang lain apa kesalahan yang dibuatnya. Hal ini bertujuan agar orang penasaran dan makin membuat malu polisi yang dihukum itu.

Apabila sang polisi masih melakukan kesalahan lain, barulah akan diberikan sanksi yang lebih tegas.

Cara unik seperti ini mungkin bisa kita terapkan. Sebab, dibandingkan hukuman fisik, rasa malu yang timbul biasanya akan punya dampak yang jauh lebih lama. Dengan begitu, orang yang melakukan kesalahan akan terbiasa disiplin sehingga tidak melakukan kesalahan-kesalahan sekecil apapun.

OBYEK WISATA

2008-11-18T09:12:00.000+07:00

DAFTAR NAMA OBYEK WISATA DI WILAYAH

KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA OBYEK WISATA	FASILITAS	LOKASI/ALAMAT	KET
1	2		4	5

1.	LINGGAR JATI INDAH	- Hutan Tropis - Outbond - Kolam renang - Bumi Perkemahan	LINGGAR JATI KEC. CILIMUS KUNINGAN

2.	GEDUNG NASKAH LINGGAR JATI	- Gedung Sejarah Perjanjian Linggarjati	DS. LINGGAR JATI KEC. CILIMUS KUNINGAN

3.	SANGKAN URIP ALAMI	- Hotel - Pemandian air panas	DS. SANGKAN URIP KEC. CILIMUS KUNINGAN

4.	TALAGA REMIS	- Pemancingan - Rumah makan - Telaga	KEC. MANDIRANCAN KUNINGAN

5.	KOLAM RENANG CIBULAN	- Kolam renang alami - Ikan Dewa - 5 mata air keramat	DS. MANIS KIDUL KEC. JALAKSANA KUNINGAN

6.	KOLAM ALAMI DARMA LOKA	- Kolam renang alami - Ikan Dewa	DS. DARMA KEC. DARMA KUNINGAN

7.	WADUK DARMA	- Waduk/danau - Pemancingan	DS. DARMA KEC. DARMA KUNINGAN

8.	KOLAM RENANG CIGUGUR	- Kolam renang alami - Ikan Dewa	DS. CIGUGUR KEC. CIGUGUR KUNINGAN

9.	TAMAN PURBAKALA CIPARI	- Situs purbakala	DS. CIPARI KEC. CIGUGUR KUNINGAN

10.	SUMBER MATA AIR CIPANIIS	- Mata air	DS. PANIIS KEC. PESAWAHAN

11.	CURUG SIDOMBA	- Curug - Kolam renang - Outbond	DS. PEUSING KEC. JALAKSANA KUNINGAN
12.	Buper Palutungan	- Air terjun - Bumi perkemahan	Desa Cisantana Kec. Cigugur

Polsek Jajaran

2008-11-18T09:08:00.000+07:00

POLRES KUNINGAN

Jl. RE. Martadinata No. 526 Kuningan

Tlp. (0232) 871180

SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN (SPK) POLRES KUNINGAN

NO. TELP : (O232) 875611

1. Polsek Kuningan
Jl. Jend. Sudirman No.133
Kuningan Tlp (0232) 871678
2. Polsek Kramatmulya
Jl. Desa Ciloa No.353
Karamatmulya Tlp (0232) 873780
3. Polsek Cigugur
Jl. Raya Cigugur Kuningan
Tlp (0232) 876283
4. Polsek Kadugede
Jl. Raya Ciamis No.79 Kadugede
Tlp (0232) 875200
5. Polsek Darma
Jl. Raya Ciamis No.16 Darma
Tlp (0232)
6. Polsek Ciniru
Jl. Raya Ciniru No.58 Ciniru
Tlp (0232) 876263
7. Polsek Jalaksana
Jl. Raya Jalaksana No.105
Jalaksana Tlp (0232) 874214
8. Polsek Cilimus
Jl. Raya Cilimus No.11 Cilimus
Tlp (0232) 613130
9. Polsek Mandirancan
Jl. Pramuka No.36 Mandirancan
Tlp (0232) 6000294
10. Polsek Pancalang
Jl. Raya Pancalang No.72 Pancalang
Tlp (0232)
11. Polsek Ciawigebang
Jl.Siliwangi No.83 Ciawigebang
Kuningan Tlp (0232) 878110
12. Polsek Cidahu
Jl.Raya Cidahu No.56 Cidahu
Kuningan Tlp (0232) 876261
13. Polsek Garawangi
Jl.Raya Balong No.60 Garawangi
Kuningan Tlp (0232) 876214
14. Polsek Lebakwangi
Jl.Cineumbeuy No.150 Lebakwangi
Kuningan Tlp (0232) 876262
15. Polsek Luragung
Jl.Siliwangi No.08 Luragung
Kuningan Tlp (0232) 876264
16. Polsek Cibingbin
Jl.Raya Sukamaju No.01 Cibingbin
Kuningan Tlp (0232) 876260
17. Polsek Ciwaru
Jl.Sebelas April No.475 Ciwaru
Kuningan Tlp (0232) 876259
18. Polsek Subang
Jl.HO. Iskandar No.05 Subang
Kuningan Tlp (0232) 876258
19. Polsek Selajambe
Jl.Raya Selajambe Kuningan
Tlp (0232) 876257
20. Polsek Pasawahan
Jl.Raya Pasawahan Kuningan
Tlp (0232)

Keadaan Geografi & Demografi

2008-07-15T17:30:00.000+07:00

Latar belakang Geografis

a. Letak Geografis

Kabupaten Kuningan sebagian besar daerah pegunungan yang terletak dibagian Timur Jabar. Daerah ini berada pada 108`20–108` Bujur Timur dan 6`45–7`50 dan 105`20–108`40 Bujur Timur. Batas-batas Wilayah Administratif Kab. Kuningan adalah sebelah utara berbatasan dengan Kab. Cirebon, sebelah barat berbatasan dengan Kab. Majalengka, sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Ciamis dan sebelah timur berbatasan dengan Kab. Brebes (Jateng).

Luas daerah Hukum Polres Kuningan 117.857,55 Ha atau 1.178,58 Km² yang terdiri 32 Kecamatan, (373 Desa/Kelurahan) atau 19 Polsek dan 12 Pospol.

b. Letak Demografis

Jumlah Penduduk dalam Wilayah Kab. Kuningan adalah sebagai berikut WNI Laki-laki : 542.078 WNI Perempuan 525.319 J u m l a h : 1.067.397

Kepadatan Penduduk dalam Wilayah Hukum Polres Kuningan rata-rata 906 jiwa/Km².
Perbandingan anggota Polri dengan jumlah penduduk 1 : 1.898 Jiwa.
Berdasarkan keturunan data penduduk dalam wilayah Kab. Kuningan terdiri atas penduduk asli, keturunan Cina, Arab, dan Perancis, sedangkan mayoritas penduduk Kuningan merupakan keturunan

Indonesia

asli.
Laju pertumbuhan penduduk dalam Wil. Hukum Polres Kuningan sampai saat ini mencapai 0,95 %/tahun.
Mata Pencaharian Penduduk Pegawan Negeri/TNI/Polri : 0,06 %, Buruh / Tani : 52 %, Pedagang : 7 %, B u r u h : 7 %, Mahasiswa / Pelajar : 28, Lain – Lain : 3 %.